HumasUIN – UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten melalui Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wasehuddin, M.Si resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penandatanganan kerja sama yang mencakup ruang lingkup pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ini dilangsungkan di Aula Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Banten pada Rabu (08/07/2026).
Dalam prosesi bersejarah tersebut, Rektor UIN SMH Banten, Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., hadir dengan didampingi langsung oleh Wakil Rektor III, Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK), serta Direktur Pascasarjana. Dari pihak Mahkamah Agung, acara ini disaksikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Drs. Muchlis, S.H., M.H., Ketua PTA Banten, Ketua PTA Jakarta, beserta jajaran Hakim Tinggi, Panitera, dan Sekretaris dari kedua wilayah hukum tersebut. Turut diinformasikan bahwa Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Yasardin, diagendakan menyusul hadir di tengah rangkaian acara.
Sebagai tuan rumah, Ketua PTA Provinsi Banten, Drs. Abdullah, S.H., M.H., membuka acara dengan laporan resmi serta ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan tamu kehormatan. Dalam laporannya, Ketua PTA Banten merujuk pada Surat Resmi Dirjen Nomor 1841/DJA/HM1.1.1/7/2026 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penandatanganan kerja sama tersebut, dengan total peserta yang hadir mencapai 75 orang.
“Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada PTA Banten untuk menjadi lokasi pelaksanaan agenda penting ini. Kami seluruh jajaran yang hadir pada hari ini menyatakan kesiapan penuh untuk menerima pembinaan dari Bapak Dirjen, sekaligus berkomitmen kuat untuk menyukseskan dan mengimplementasikan kerja sama antara UIN SMH Banten dan Ditjen Badilag ke depannya,” ungkap Drs. Abdullah secara langsung dalam pidato sambutannya.
Menyambut hangat sinergi ini, Rektor UIN SMH Banten, Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan Mahkamah Agung terhadap institusi pendidikan yang dipimpinnya. Rektor menekankan bahwa kesepakatan ini merupakan jalan strategis untuk mewujudkan visi perguruan tinggi yang berdampak nyata bagi masyarakat luas, selaras dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia. Lebih lanjut, Prof. Ishom memaparkan bahwa Fakultas Syariah UIN SMH Banten saat ini menaungi lebih dari 2.100 mahasiswa, dengan program magister dan doktoral yang memiliki konsentrasi eksklusif pada Hukum Keluarga Islam (HKI).
“Konsentrasi pada Hukum Keluarga Islam merupakan keunggulan yang sangat diminati. Dalam kesempatan ini, kami mengundang para hakim yang mulia untuk melanjutkan studi tingkat doktoral di UIN Banten. Sebagai kabar gembira, dari sekitar 48 jurnal bereputasi Scopus di Indonesia, separuhnya didominasi oleh jurnal-jurnal dari Fakultas Syariah. Hal ini tentu memberikan peluang dan ruang yang jauh lebih luas bagi para praktisi hukum untuk memublikasikan karya ilmiah internasionalnya,” papar Prof. Ishom secara komprehensif. Sang Rektor juga membagikan rekam jejak akademisnya sebagai Guru Besar di bidang peradilan agama, yang diyakini akan semakin mempererat kedekatan emosional dan linieritas ilmu dengan lingkungan Mahkamah Agung.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Drs. Muchlis, S.H., M.H., memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas latar belakang keilmuan Rektor UIN SMH Banten yang berfokus pada peradilan agama. Dirjen Badilag menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan sebuah komitmen mutualisme yang sejalan dengan program prioritas Ditjen Badilag tahun 2026, yakni penguatan kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan.
“Di tengah arus transformasi digital yang bergerak sangat pesat, dunia hukum dituntut untuk beradaptasi dengan sistem peradilan elektronik seperti e-court dan e-litigasi yang mengubah paradigma dari konvensional menuju serba digital. Oleh karena itu, saya mengajak dan mendorong seluruh aparatur peradilan agama untuk tidak pernah berhenti belajar serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, guna memastikan terwujudnya pelayanan hukum yang prima, cepat, dan berkeadilan bagi masyarakat,” tegas Drs. Muchlis di hadapan para peserta.
Lebih jauh, Dirjen Badilag secara khusus menitipkan harapan kepada pihak UIN SMH Banten agar dapat memberikan fleksibilitas perkuliahan bagi para pegawai pengadilan yang berkeinginan melanjutkan studi di tengah padatnya jam kerja profesi. Selain itu, Drs. Muchlis menyoroti tantangan krusial mengenai pemenuhan kuota Calon Hakim di lingkungan peradilan agama yang belum maksimal, merujuk pada data terakhir di mana dari kuota 612 posisi, hanya 362 orang yang berhasil direkrut hingga tahap akhir.
“Kekurangan kuota ini adalah tantangan besar bagi regenerasi estafet kepemimpinan di lingkungan peradilan agama. Kami sangat berharap pihak kampus mampu mempersiapkan kader-kader calon hakim masa depan yang tidak hanya cerdas dan unggul secara akademik, tetapi juga berintegritas tinggi serta siap secara mental dan keilmuan untuk menembus ketatnya seleksi kompetensi dasar maupun seleksi kompetensi bidang pada penerimaan pegawai negeri,” pungkas Drs. Muchlis. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama agar kolaborasi kedua institusi ini mampu memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi penegakan keadilan di Indonesia.
Pada kesempatan lain, Direktur Pascasarjana UIN SMH Banten Prof. Dr. H. Wasehuddin, M.Si menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia atas kepercayaan dan sinergi yang dibangun.
“Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama,” ujarnya.
Dirinya berharap kemitraan ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan melalui berbagai program nyata yang memberikan manfaat bagi institusi, aparatur peradilan, sivitas akademika, dan masyarakat luas.