HumasUIN – Publik sekarang sedang dihebohkan masalah sapi kurban Presiden. Padahal setiap Idul Adha, Istana hampir selalu menghadirkan satu pemandangan yang sama. Sapi-sapi berbobot jumbo dikirim ke mesjid Istiqlal dan berbagai daerah atas nama Presiden Republik Indonesia.
Tak dipungkiri banyak di antara kita yang awam di balik tradisi itu. Khususnya dalam konteks perubahan besar tentang bagaimana negara memaknai kurban dari ibadah personal seorang kepala negara menjadi program bantuan berskala nasional yang dibiayai negara.
Pada masa Presiden Soeharto, kurban presiden identik dengan kemurahan pribadi penguasa. Sejak 1974, Soeharto rutin menyerahkan sapi kurban melalui pengurus Masjid Istiqlal, Jakarta. Hewan-hewan itu kemudian disalurkan kepada masyarakat. Publik ketika itu memahami bahwa kurban tersebut berasal dari kantong pribadi presiden dan keluarganya, bukan dari kas negara.
Jejak sejarah itu sulit dilepaskan dari Peternakan Tapos di Jawa Barat, sebuah kawasan yang pernah menjadi simbol ambisi modernisasi peternakan Indonesia sekaligus representasi ruang privat keluarga Cendana. Tapos mulanya merupakan bekas perkebunan N.V. Cultuur Maatschappij Pondok Gedeh yang dinasionalisasi pemerintah pada 1957 dan dikelola Perusahaan Negara Perkebunan XI. Namun, pada 1973, hak guna usaha kawasan itu dialihkan kepada PT Rejo Sari Bumi (RSB), perusahaan yang dipimpin putra kedua Soeharto, Sigit Harjojudanto.
Di atas ribuan hektar lahan itulah dibangun peternakan modern dengan teknologi yang terbilang maju pada zamannya. Tapos memiliki fasilitas persilangan ternak lokal dengan bibit unggul, hamparan jagung dan rumput pakan, hingga sistem pengolahan makanan ternak yang tertata modern. Pada 1985, Soeharto menyebut Tapos sebagai pusat riset peternakan nasional dan model peternakan masa depan Indonesia. Untuk membuktikan hal itu pada lebaran Idul Adha 1984, Presiden Soeharta mengirimkan sapi-sapi kurban lebih banyak daripada tahun sebelumnya.
Ketika sapi-sapi kurban Soeharto dikirim ke Masjid Istiqlal, publik melihatnya sebagai ekspresi kesalehan personal seorang presiden yang kebetulan memiliki peternakan besar.
Tradisi tersebut mengalami perubahan penting pada era Presiden Joko Widodo. Pada 2019, Jokowi merintis skema “kurban bantuan Presiden”, sebuah program yang tidak lagi bertumpu pada kepemilikan pribadi presiden, melainkan menggunakan mekanisme negara. Pemerintah membeli sapi dari peternak lokal di berbagai daerah untuk kemudian didistribusikan ke seluruh provinsi.
Kebijakan ini membawa dua pesan sekaligus. Di satu sisi, negara hadir membantu masyarakat memperoleh hewan kurban. Di sisi lain, program itu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi peternak rakyat. Kurban tidak lagi semata simbol ibadah individual, tetapi juga bagian dari kebijakan sosial dan ekonomi.
Model tersebut diteruskan Presiden Prabowo Subianto. Namun, di sinilah polemik muncul. Publik mulai mempertanyakan sumber pendanaan program setelah diketahui bahwa kurban bantuan Presiden menggunakan APBN dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar. Kritik bermunculan karena sebagian masyarakat memandang kurban sebagai ibadah personal yang seharusnya tidak dibebankan kepada anggaran negara.
Perdebatan itu sesungguhnya bukan hanya soal angka, melainkan soal batas antara simbol agama dan kebijakan publik.
Dalam perspektif fikih, program semacam ini memiliki dasar argumentasi. Kitab *Mughni al-Muhtaj* juz IV halaman 359 menjelaskan bahwa pemimpin diperbolehkan menggunakan baitul mal untuk kemaslahatan umum. Dalam kerangka itu, kurban bantuan Presiden dapat dipahami bukan sebagai ibadah pribadi presiden, melainkan kebijakan sosial negara untuk rakyatnya.
Di titik inilah sejarah menunjukkan pergeseran menarik. Pada era Soeharto, kurban presiden lahir dari ruang privat kekuasaan. Sementara pada era Jokowi dan Prabowo, kurban berubah menjadi program publik yang dilembagakan negara. Dari sapi-sapi Tapos hingga sapi bantuan APBN, tradisi kurban presiden sesungguhnya sedang merekam perubahan wajah relasi antara agama, kekuasaan, dan negara di Indonesia.
Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A (Rektor UIN SMH Banten)