HumasUIN – UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memulai tahun anggaran 2026 dengan melakukan koordinasi strategis bersama Dewan Pengawas (Dewas). Pertemuan yang diselenggarakan di Gedung Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/1/2026) tersebut fokus pada evaluasi capaian tahun sebelumnya serta penetapan Kontrak Kinerja Dewas Tahun 2026. Agenda ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1692 Tahun 2025 mengenai restrukturisasi susunan Dewan Pengawas universitas.
Anggota Dewas yang juga menjabat sebagai Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Dr. Luky Alfirman, menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan fondasi utama dalam melakukan pengawasan dan perbaikan institusi. Beliau menginstruksikan agar jajaran pimpinan UIN SMH Banten segera merampungkan laporan keuangan sebagai dasar evaluasi. “Laporan keuangan harus selesai disusun. Ini menjadi acuan penting dalam mengawasi UIN Banten,” tegas Luky di hadapan jajaran pimpinan universitas dan anggota dewas lainnya.
Dalam arahannya, Luky menyoroti posisi UIN SMH Banten yang saat ini dinilai masih berada di zona merah. Ia meminta adanya langkah konkret dari pimpinan kampus untuk memperbaiki tata kelola agar status tersebut dapat segera membaik. Untuk mencapai target tersebut, Luky mendorong pelaksanaan rapat koordinasi internal secara rutin, baik secara daring maupun luring, guna memastikan setiap kebijakan terdokumentasi dengan baik. “Saya mendorong adanya rapat rutin setiap bulan, dan setiap keputusan harus memiliki tindak lanjut yang jelas melalui dokumentasi yang tertib,” tambahnya.
Selain perbaikan manajerial, strategi pengembangan akademik juga menjadi sorotan utama. Luky menyarankan adanya pemetaan sumber daya manusia dan penetapan program studi unggulan yang dapat menjadi center of excellence. Beliau juga mendorong universitas untuk terlibat aktif dalam pengembangan instrumen ekonomi syariah nasional. Sebagai bentuk dukungan nyata, ia menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung memberikan edukasi kepada sivitas akademika. “Saya siap menjadi pemateri kuliah umum atau stadium general untuk memperkenalkan instrumen-instrumen ini, seperti sukuk hingga Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS),” ujar Luky.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewas UIN SMH Banten, Ruchman Basori, mengakui bahwa tantangan besar masih membentang bagi universitas untuk bisa menembus jajaran 10 besar perguruan tinggi Badan Layanan Umum (BLU). Ia menekankan bahwa peningkatan akreditasi dan produktivitas jurnal ilmiah adalah aspek yang tidak bisa ditawar lagi. Ruchman menilai bahwa secara geografis universitas memiliki keunggulan karena dekat dengan ibu kota, namun secara prestasi masih perlu mengejar ketertinggalan. “Secara lokasi dekat dengan Jakarta, tetapi prestasi kita masih tertinggal,” ungkapnya sembari menyoroti rasio jumlah guru besar yang masih perlu ditingkatkan secara signifikan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Rektor III UIN SMH Banten, Ali Muhtarom, menjelaskan bahwa pihak kampus terus berupaya mengoptimalkan potensi aset dan unit usaha untuk mendongkrak status BLU yang telah disandang sejak 2010. Saat ini, universitas tengah mengembangkan pusat bisnis di Kampus I serta unit usaha layanan di Kampus II. Ali juga memaparkan rencana strategis pembangunan sarana prasarana menggunakan sisa saldo BLU tahun 2025 yang mencapai Rp53,93 miliar. “Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penguatan sarana akademik, termasuk pembangunan laboratorium terpadu,” tutur Ali.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan pertemuan berkala guna memastikan seluruh poin penguatan tata kelola dan akademik dapat terlaksana secara akuntabel. Melalui komitmen bersama antara Dewan Pengawas dan pimpinan universitas, UIN SMH Banten optimistis dapat melakukan transformasi besar demi mencapai keunggulan kompetitif di tingkat nasional pada tahun ini.