HumasUIN – Dunia dikejutkan dengan kasus Epstein. Sosok non-pejabat yang memiliki akses luas ke kalangan elite politik dan ekonomi global ini memunculkan kembali pertanyaan lama: bagaimana kekuasaan bekerja di luar struktur resmi negara(?)
Fenomena serupa sejatinya juga dapat ditemui di Indonesia, meski dalam bentuk yang berbeda. Ia tidak hadir sebagai skandal besar, melainkan sebagai pola hubungan yang berjalan senyap dan berulang dalam praktik politik dan ekonomi.
Dalam kajian politik, pola ini kerap disebut sebagai “node”. Istilah ini merujuk pada posisi penghubung, bukan jabatan formal, yang memainkan peran penting dalam mempertemukan berbagai kepentingan.
“Node” bukan pengambil keputusan utama, tetapi sering berada di sekitar proses pengambilan keputusan. Perannya muncul dari kepercayaan, jaringan, dan pengalaman panjang dalam berinteraksi dengan berbagai pihak.
Dalam praktik politik Indonesia, hubungan personal dan kepercayaan masih menjadi faktor penting. Banyak hal diselesaikan melalui komunikasi informal sebelum masuk ke mekanisme resmi.
Proyek pembangunan menjadi salah satu ruang utama beroperasinya pengaruh semacam ini. Infrastruktur, energi, dan pengelolaan sumber daya alam membawa kepentingan besar yang melibatkan banyak aktor.
Ketika proyek strategis berjalan, interaksi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra luar negeri pun semakin intens. Pada titik inilah peran penghubung menjadi relevan.
“Node” sering membantu menjembatani perbedaan kepentingan. Ia menyederhanakan komunikasi dan membantu memastikan kerja sama dapat berjalan lebih lancar.
Berbeda dengan kasus Epstein yang sarat sensasi, konteks Indonesia menunjukkan pola yang lebih tenang dan administratif. Pengaruh dibangun melalui akses dan relasi, bukan melalui kontroversi personal.
Dalam situasi geopolitik global yang dinamis, mekanisme informal seperti ini kerap dianggap membantu menjaga stabilitas. Negara membutuhkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan cepat di tingkat regional maupun global.
Namun demikian, setiap mekanisme informal tetap perlu diseimbangkan dengan tata kelola yang baik. Tanpa pengawasan yang memadai, ruang abu-abu berpotensi menimbulkan salah tafsir publik.
Tantangan utama adalah menjaga agar proses pengambilan kebijakan tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun interaksi informal tidak bisa sepenuhnya dihindari.
Media dan masyarakat memiliki peran penting dalam membaca kecenderungan ini secara jernih. Bukan untuk mencurigai setiap relasi, tetapi untuk memastikan kepentingan publik tetap menjadi rujukan utama.
Di era sekarang, kekuasaan tidak hanya diukur dari jabatan atau kewenangan formal. Kemampuan mengelola hubungan dan sumber daya juga menjadi faktor yang menentukan.
Indonesia, dengan posisi strategis dan kebutuhan pembangunan yang besar, memerlukan keseimbangan antara efektivitas dan keterbukaan dalam mengelola kekuasaan.
Memperkuat institusi dan prosedur resmi menjadi kunci agar berbagai bentuk pengaruh tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.
Kasus Epstein menjadi pengingat global, sementara pengalaman Indonesia memberi pelajaran lokal. Keduanya menunjukkan bahwa memahami politik modern menuntut perhatian pada proses formal sekaligus dinamika yang bekerja di balik layar.
Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A (Rektor UIN SMH Banten)