HumasUIN – UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi nasional. Hal ini ditandai dengan pertemuan audiensi antara jajaran pimpinan UIN SMH Banten bersama Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Hj. Farida Farichah, di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Rektor III UIN SMH Banten, Dr. Dedi Sunardi, didampingi oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Budi Sudrajat, serta Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, Fitri Raya. Audiensi ini secara khusus membahas peluang kemitraan strategis dalam penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Wakil Menteri Koperasi, Hj. Farida Farichah, menyambut hangat inisiatif UIN SMH Banten. Beliau menekankan bahwa peran akademisi sangat krusial dalam menyukseskan mandat pemerintah untuk melakukan literasi koperasi secara masif di tingkat akar rumput.
“Kementerian Koperasi saat ini memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Hingga tahun 2026, tercatat lebih dari 83 ribu koperasi telah terbentuk. Program Koperasi Reborn ini membutuhkan sinergi dengan perguruan tinggi agar berjalan berkelanjutan,” ujar Farida.
Farida menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola koperasi agar tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga unggul dalam aspek usaha dan kemandirian ekonomi.
Merespons hal tersebut, Wakil Rektor III UIN SMH Banten, Dr. Dedi Sunardi, menyatakan kesiapan universitas untuk terlibat aktif melalui beberapa skema kerja sama konkret, pertama, Memasukkan literasi koperasi ke dalam mata kuliah kewirausahaan untuk menanamkan jiwa perkoperasian sejak dini kepada mahasiswa, kedua Mengirimkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) tematik yang berfokus pada pendampingan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, ketiga melibatkan para pakar dan dosen dalam pendampingan tata kelola, pembukuan transparan, hingga diversifikasi usaha koperasi.
“Kami ingin memastikan koperasi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa. Pendekatan akademik akan kami gunakan untuk meningkatkan kualitas koperasi, baik dari sisi manajemen maupun keberlanjutan usahanya,” pungkas Dedi.
Audiensi ini menjadi momentum awal bagi kedua belah pihak untuk merumuskan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama yang lebih teknis. Dengan sinergi antara regulator dan akademisi, diharapkan koperasi di Indonesia, khususnya di wilayah Banten, dapat bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang modern, transparan, dan berdaya saing tinggi.