HumasUIN – Sebanyak 20 pegawai di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengikuti Asesmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kompetensi manajerial. Kegiatan yang diselenggarakan di Training Center UIN SMH Banten ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 20 hingga 23 April 2026.
Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Biro SDM Kementerian Agama RI, Wakil Rektor III UIN SMH Banten, Kepala Biro AUPK, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, serta seluruh jajaran pejabat struktural. Adapun peserta asesmen terdiri dari Kepala Bagian, Koordinator Bagian, Kepala Subbagian, Sub Koordinator, hingga pelaksana dengan golongan minimal III/b.
Kepala Biro AUPK UIN SMH Banten, Dr. H. Zaenuri, S.Ag., M.Hum., menjelaskan bahwa asesmen ini merupakan langkah strategis yang telah diprogramkan sejak lama untuk menata sumber daya manusia (SDM) secara sistematis. Pihaknya berupaya agar seluruh pegawai yang memenuhi syarat dapat mengikuti asesmen secara bertahap tahun ini dengan dukungan asesor dari Biro SDM Kementerian Agama RI.
“Kami ingin penataan SDM dilakukan secara sistematis. Dengan adanya asesmen ini, kita dapat memetakan kompetensi pegawai sehingga penempatan dalam organisasi, baik di tingkat universitas maupun fakultas, didasarkan pada kebutuhan dan kecakapan yang objektif, bukan sekadar memilih-milih,” ujar Zaenuri saat memberikan sambutan.
Lebih lanjut, Zaenuri menekankan bahwa asesmen ini bertujuan untuk menghilangkan persepsi subjektif mengenai promosi jabatan. Ia berharap para peserta dapat mengikuti proses ini dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kelayakan mereka untuk dipromosikan ke jenjang eselon yang lebih tinggi di masa depan.
“Tujuan asesmen ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi untuk meminimalkan dugaan-dugaan subjektif di lingkungan kerja. Kami ingin memastikan bahwa penataan ini sesuai dengan kebutuhan organisasi,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor III UIN SMH Banten, Dr. Dedi Sunardi, M.H., yang hadir mewakili Rektor, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai ikhtiar lembaga untuk memastikan roda organisasi berjalan efektif. Menurutnya, asesmen diperlukan untuk mengisi kekosongan jabatan akibat adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, beralih profesi menjadi dosen, maupun karena adanya pemekaran fakultas.
“Kegiatan ini merupakan langkah konkret agar penempatan seseorang tidak hanya didasarkan pada posisi yang kosong, tetapi sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Tantangan birokrasi saat ini semakin rumit, menuntut aparatur untuk mampu beradaptasi dengan cepat dan memiliki integritas yang teruji di lapangan,” ungkap Dedi Sunardi.
Warek III menambahkan bahwa asesmen ini juga menjadi sarana untuk memastikan seluruh tenaga kependidikan di lingkungan UIN SMH Banten memiliki sertifikasi kompetensi yang diperlukan untuk menempati posisi strategis. Ia berharap ke depannya, seluruh pegawai secara bertahap dapat mengikuti proses asesmen sehingga fleksibilitas dalam penempatan jabatan dapat tercapai.
Dalam arahannya, Dedi menyoroti tiga kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Pertama adalah kompetensi manajerial, dalam mengelola SDM dan mencapai target kerja secara efektif sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
“Kompetensi manajerial sangat dibutuhkan agar pejabat di lingkungan kita mampu mengefektifkan keberadaan SDM di unit kerjanya masing-masing. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap target kerja dapat kita capai dengan maksimal sesuai dengan rencana yang telah kita tetapkan bersama,” tegasnya.
Kedua, Dedi menekankan pentingnya kompetensi sosiokultural. Mengingat organisasi UIN SMH Banten merupakan lembaga vertikal yang terbuka, setiap aparatur harus mampu beradaptasi dengan keragaman latar belakang pegawai yang ada, sehingga objektivitas dan aturan kepegawaian tetap terjaga tanpa terpengaruh oleh perbedaan asal daerah atau latar belakang lainnya.
Terakhir, ia menekankan aspek kompetensi teknis sebagai penentu utama dalam menjalankan tugas di posisi tertentu. Dedi berharap seluruh pegawai dapat menghilangkan prasangka mengenai mekanisme mutasi jabatan dan memahaminya sebagai kebutuhan organisasi, sehingga setiap ASN siap ditempatkan di mana pun sesuai dengan tuntutan profesionalisme.