HumasUIN – Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Hj. Farida Frichah, M.Si., membawa pesan perubahan saat menyambangi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, Selasa (24/02/2026). Di hadapan ratusan mahasiswa, ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi nasional harus dimulai dari desa melalui peran aktif generasi muda dalam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Acara sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Rektor UIN SMH Banten, Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., jajaran Wakil Rektor, pejabat eselon Kementerian Koperasi, serta ASDA III Provinsi Banten.
Dalam orasi ekonominya, Wamenkop Farida menekankan bahwa pembentukan 83.000 KDKMP dalam waktu singkat bukanlah bentuk ambisi buta, melainkan langkah konkret Presiden Prabowo untuk mengembalikan arah ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945.
“Perekonomian disusun atas usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Jadi kalau ada orang punya modal besar melakukan privatisasi, itu berarti menyalahi konstitusi,” tegas Farida diiringi tepuk tangan mahasiswa.
Ia juga menyoroti fenomena “ironi desa”, di mana sumber daya alam desa seringkali dikuasai pemilik modal besar sementara warga desa hanya menjadi penonton. Farida mencontohkan bagaimana mata air di desa sering diprivatisasi oleh perusahaan air mineral, padahal seharusnya dikelola oleh masyarakat setempat melalui koperasi agar keuntungannya kembali ke rakyat.
Pemerintah saat ini menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Namun, Farida mengingatkan bahwa angka tersebut tidak akan bermakna tanpa adanya pemerataan.
Secara tidak langsung, Wamenkop menjelaskan bahwa saat ini ekonomi Indonesia masih terkonsentrasi pada segelintir pihak, di mana kurang dari 10% penduduk menguasai mayoritas sumber daya. Oleh karena itu, KDKMP hadir sebagai instrumen untuk memastikan setiap desa memiliki unit usaha profesional, mulai dari sembako, klinik, hingga pengolahan hasil bumi.
Menariknya, Wamenkop secara khusus menantang para mahasiswa UIN Banten untuk menjadi motor penggerak koperasi di daerah asal mereka. Ia berharap lulusan sarjana tidak hanya mengantre pekerjaan di kota, tetapi kembali ke desa untuk mengelola potensi lokal secara profesional.
“Kenapa sasarannya mahasiswa? Karena koperasi adalah lembaga ekonomi yang harus dikelola secara profesional. Siapa yang paling bisa profesional? Anak-anak muda,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ke depan, mata kuliah perkooperasian akan masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai bagian dari literasi ideologi ekonomi Pancasila.
Untuk mendukung gerakan ini, Kementerian Koperasi telah menyiapkan Simkopdes (Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa) untuk transparansi data dan LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) sebagai sumber pembiayaan bagi koperasi yang memiliki rancangan bisnis yang matang.
Rektor UIN SMH Banten, Prof. Ishom, menyambut baik inisiatif ini dan sepakat bahwa koperasi harus dikelola dengan manajemen modern agar mampu bersaing dengan badan usaha lainnya seperti PT atau CV.