17 Apr

GUBERNUR CORONA

       Di tenggah badai virus corona yang belum kunjung padam di bumi Indonesia. Membuat semua komponen pimpinan dituntut bahkan ditantang oleh keadaan seberapa jauh peran yang telah dilakukannya. Terutama peran kepedulian dan kesigapan pemimpin mengatasi badai virus corona yang demikian berat dan komplek. Minijmen yang cekatan, asertif dan konektif dengan semua kepentingan yang terkait bencana covid 19, merupakan pilihan prioritas bagi pemimpin yang visioner.

       Kompleksitas bencana virus yang demikian ruet dan teramat memberatkan ini, patut dipahami bila para komopen pimpian sepert Presiden, Menteri dan Gubernur terlihat gamang dalam mengambil tindakan cepat. Gubernur DKi yang sebenarnya telah mengambil inisiatif cepat dan visioner untuk memberlakukan lockdown pun dibatalkan karena harus terlebihdahulu dikomunikasikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Meskipun pada akhirnya pemerintah pusat menyetujui dalam bentuk kebijakan yang bernama pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Kebijakan ini lahir setelah melalui beberapa peroses dimana Gubernur DKI harus terlebihdahulu mengajukan kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkn pemerintah pusat.

        Dalam kondisi resiko apapun yang terjadi pada bencana covid 19, pemimpin memang harus hadir di lapangan yang penuh dengan hiruk pikuk masalah guna mengkordinasikan penyebab maslah. Lalu mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah baru yang lebih besar. Peran ini bukan hanya dominasi seorang Presiden, gubernur sebagai pemimpin wilayah regional memiliki peran kordinator yang sangat strstegis untuk mengkordinasikan dengan jajaran di tingkat kabupaten dan kota. Di DKI, Anies Baswedan, seorang Gubernur telah menunjukkan perannya dengan tenang mengatasi covid 19 di wilayahnya yang terkenal paling rumit dan multi komplek dengan dinamika tantangan.

       Berkat kesabaran dan ketahanan emosiinya menunggu benturan pendapat dengan perangkat / hirarkis di atasnya, Anies tetap memberikan pencerahan pada rakyatnya dengan informasi yang menyejukkan tanpa meregangkan otot kemarahan. Sementara irama gelombang fitnah dan badai buli yang menerjangnya begitu kuat, tapi Anies tetap berbuat untuk mengantisipasi apa yang bisa diantipasi dari masalah covid 19 yang kelak muncul lebih besar lagi.

       Ditunggu sambil tetap brkerja, situasi alamiah ternyata pemerintah pusat memberikan dukungan dan izin kepada Gubernur DKI guna memberlakukan PSBB. Pada 7 April Jum'at . Menkes mengeluarkan surat izin tersebut berdasarkan Kepmenkes nomor HK.0I.07/Menkes/239/2020. Anies praktis bekerja dengan melakukan pembenahan dan perincian pembatasan sesuai Kepmenkes, terutama pembatasan pada larangan operasional pengemudi ojol. Tetapi di awal pembatasan yang dilakukan, tiba-tiba lahir aturan dari Menhub Ad Interem no 18 /2020 yang membolehkan pengemudi ozol tetap operasional.

       Permenhub ini, mendapat kritikan yang sangat keras dari pengamat hukum Universitas Makasar Islam (UMI), Fachri Bachmed, karena dipandang tidak berdasar pada mandat hukum dalam kontek kedaruratan dan keselamatan. Permenhub ini, lanjut Fachri, tidak diperintahkan secara langsung oleh undang-undang di atasnya seperti Undang- Undang nomor 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan maupun PPRI 21/2020 tentang PSBB percepatan penangan Covid 19.

       Lagi- lagi aturan Kemenhub ini selalu memperagakan adanya ketidakkompakan dan penolakan dari pemerintah pusat, namun Anies tetap melawannya dengan bekerja dan tetap senyum menerima keritikan dan pertanyaan menukik dari wartawan. Bahkan Gubernur Anies sebelumnya telah mengeluarkan anggaran sebanyak 3 trilyun dana jaring pengaman sosial yang diberikan buat kelompok miskin baru. Inilah contoh seorang pemimpin visioner yang tetap hadir dan tidak pernah diam apalagi mundur mengahapi bencana pandemic Covid 19 yang demikian berat dan penuh dengan segala resiko dan konsekwensi.

      Di Propinsi Banten kita juga memiliki pemimpin seorang Gubernur , Wahidin Halim. Ia menghadapi persoalan yang tidak kalah beratnya dengan gubernur Anies. Apa lagi Wilayah Banten dikatagorikan urutan ketiga dalam menanggung beban serangan pandemic Vovid 19. Sungguh merupakan tugas yang tidak ringan dilihat dari beban dan resiko korban virus sekarang dan kedepannya. Sementara beban anggaran pemrintah tingkat nasional saja makin tipis ditandai dengan beban utang negara yang makin membengkak dengan tenor jangka waktu 50 tahun. Dari sisi jangka waktu yang panjang pemerintah boleh bergembira mendapat kepercayaan utang tapi dari sisi proses ketetapannya menyimpan pukulan psiologi universal krena tidak melewati pembahasan DPR RI. Ditambah dengan devisit negara melampaui tiga persen.

       Wahidin sebagai Gubernur merasakan betul beban berat anggaran bila mengharapkan dari pemerintah pusat. Di tingkat propinsi saja membutuhkn strategi pemikiran dan antisipasi panjang guna menangani beban paling berat sepanjang menghadapi pandemic Covid yang belum pernah terjadi sebelumnya.