14 Jan
145

UIN SMH Banten dan Ditjen PHU Lakukan MoU Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji

HumasUIN – Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten melakukan perjanjian Kerjasama atau MoU (Memorandum of Understanding) Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

MoU antara Ditjen PHU dan UIN SMH Banten merupakan PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) yang menjadi penyelenggara Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji di Indonesia saat ini. Dan menjadi PTKIN pertama penyelenggara Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji di wilayah Banten.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menyampaikan dengan MoU ini diharapkan UIN Banten dapat menjadi penyelenggara sertifikasi Pembimbing Manasik Haji yang membantu Kementerian Agama guna meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji terutama dalam menciptakan pembimbing manasik haji yang professional, amanah, dan mumpuni dalam ilmu manasik serta manajerial perhajian.

“Kami juga berharap UIN Banten mampu menjadi penjamin kualitas para pembimbing manasik bersertifikat serta mampu mendorong alumninya untuk secara aktif melakukan pembinaan manasik di wilayahnya masing-masing baik melalui manasik reguler, KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) atau perorangan," kata Hilman saat mengisi Dialog Haji dan Umroh yang dilaksanakan olej Fakultas Dakwah UIN SMH Banten. Jumat (14/01).

“Sehingga ke depan jemaah haji Indonesia baik mereka yang baru mendaftar atau masuk kuota keberangkatan dapat diberikan bimbingan manasik oleh para pembimbing bersertifikat sejak dini,” tambahnya.

Dengan usia pelaksanaan sertifikasi pembimbing Manasik kata Hilman, yang sudah hampir masuk 1 dekade, ada beberapa hal yang perlu dicermati dari seluruh penyelenggara sertifikasi diantaranya:

Pertama, kontribusi pembimbing manasik bersertifikat belum terlihat signifikan dalam upaya peningkatan kualitas edukasi dan bimbingan manasik haji dan umrah. Kedua, Sebaran jumlah pembimbing manasik yang telah mendapatkan sertifikat dari 20 PTKIN belum merata dan rasionya masih jauh dari ideal jika untuk memenuhi kebutuhan pembimbing manasik yang diperlukan;

Ketiga, perlunya dipikirkan untuk memformulasi sertifikasi atau pelatihan teknis calon Ketua Kloter, petugas pelayanan haji di Arab Saudi seperti pengawas katering, pengawas akomodasi dan tenda jemaah serta pengawas transportasi. Kepada mereka diberikan skill dan kemampuan khusus yang terkait bidang kerja dan layanannya. Dan keempat, Perlunya upgrade sertifikat pembimbing manasik yang diterbitkan penyelenggara sertifikasi saat ini menjadi sertifikat profesi yang diakui secara nasional bahkan Internasional.

Hilman menyampaikan, Secara organisasi Ditjen PHU telah merumuskan beberapa ketentuan terkait kewajiban kepemilikan sertifikat pembimbing manasik haji bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri menjadi petugas haji khususnya petugas pembimbing ibadah kloter, Pembimbing Ibadah PHD (Petugas Haji Daerah) dan Konsultan Ibadah juga pembimbing ibadah KBIHU. Demikian pula untuk syarat untuk pendirian dan perpanjangan bagi PPIU (Peenyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), PIHK (Penyelenggara Ibdah Haji Khusus) dan KBIHU, Kementerian Agama mewajibkan penyelenggara tersebut untuk melampirkan kepemilikan pembimbing manasik bersertifikat dalam kepengurusannya.

Menurut Hilman, Semua upaya dilakukan dalam rangka memperkuat posisi pembimbing manasik bersertifikat serta meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji dan umrah yang akan dilakukan baik oleh PPIU, PIHK maupun KBIHU. “hasil akhir yang ingin dicapai terwujudnya jemaah haji yang memahami manasik haji sesuai dengan ketentuan fiqih manasik, jemaah haji mandiri serta jemaah yang memiliki ketahanan, “ujar hilman.

“Untuk dapat tercapainya harapan dan cita-cita tersebut, dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji mutlak diperlukan. Inovasi, kerja keras serta kemauan yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pembimbing manasik harus selalu digaungkan oleh penyelenggara sertifikasi,” sambung Hilman.

Dirinya mengajak kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan haji untuk berikhtiar dan berdoa agar pelaksanaan ibadah umrah dan haji dapat menemukan titik terang.

Senada dengan Ditjen PHU, Rektor UIN SMH Banten Wawan Wahyuddin mengungkapkan dengan Kerjasama ini bisa meningkatkan layanan umat terkait haji dan umroh khususnya di provinsi Banten

“Dengan ini kita bisa meningkatkan Kerjasama, tidak hanya dengan fakultas tapi dengan yang lain juga, seperti halnya dengan pascasarjana UIN SMH Banten terkait haji dan umrah,” ungkapnya

Selain itu dirinya juga mengajak kepada seluruh civitas akademika untuk berkontribusi meningkatkan layanan kepada masyarakat, membimbing dan membina jamaah haji dalam pelayanan manasik haji dan umrah.

“Mari kita kerja keras dan kerja tuntas karena kedepan akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, maka dari itu kita perlu bekerjasama, membenah diri dengan kerja ikhlas, siap menerima perintah dan peduli kepada masyarakat

Rektor berharap bahwa semoga kerjasama ini bersifat jangka panjang dan bisa mengadakan seminar tentang haji dan umrah dalam perkuliahan di UIN SMH Banten.

“Mudah-mudahan dengan kerjasama ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan layanan haji dan umrah secara lancar di Indonesia khususnya di Banten dan semoga ikhtiar kita hari ini mendapatkan amal jariyah,” pungkasnya

Turut hadir Wakil Rekto 1,2 dan 3 UIN SMH Banten, Biro AUPK dan AAKK, Direktur Pacasarjana, Kepala LP2M, Dekan Fakultas, Kakanwil Kemenag Provinsi, Kabupaten dan Kota di Banten.