06 Sep
114

Pengenalan Kampus ke Mahasiswa Baru, UIN SMH Banten Hadirkan Tiga Menteri

HumasUIN - Dalam masa pengenalan kampus kepada mahasiswa atau Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten menghadirkan tiga menteri sekaligus. Tiga menteri yang dimaksud adalah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Abdul Halim Iskandar.

Ketua Panitia PBAK tahun 2021 Solahudin Al Ayyubi mengatakan, sesuai keinginan rektor, pada PBAK tahun ini sejumlah menteri diminta untuk menjadi pembicara untuk memotivasi para mahasiswa baru. Menghadirkan menteri pada acara pengenalan mahasiswa baru merupakan yang pertama kali dilakukan oleh panitia PBAK.

"Alhamdulillah akhirnya kami berhasil menghadirkan 3 menteri walaupun karena kesibukan para menteri tersebut tidak bisa menyapa para mahasiswa secara live melalui zoom meeting," kata Solahudin ditemui Bantenraya.com saat penutupan PBAK, Jumat (3/9/2021).

Kehadiran tiga menteri itu menurut Solahudin membuat para mahasiswa termasuk panitia antusias dan berbangga hati. Khusus untuk Sandiaga Uno semula akan menyempatkan diri untuk hadir secara live. Namun karena kesibukan tidak bisa hadir secara live.

Selama tiga hari masa PBAK, peserta yang berjumlah 2.670 orang itu mendapatkan sejumlah materi baik mengenai kehidupan kampus maupun tentang moderasi beragama dan literasi anti korupsi. Moderasi beragama penting disampaikan kepada mahasiswa agar dalam berkata dan bersikap mereka selalu mengedepankan sikap berada di tengah-tengah (moderat).

Rektor UIN SMH Bantsn Wawan Wahyuddin menuturkan, hasil studi terhadap fenomena polarisasi agama atau ideology menghasilkan tiga kategori, yaitu radikal, liberal, dan moderat. Islam radikal adalah kelompok pendukung berdirinya sistem khilafah Islamiyah di Indonesia dan cenderung aktif mengkritisi pemerintah, khususnya terkait kriminalisasi ulama Islam.

Sementara Islam liberal adalah kelompok Islam yang anti pendirian khilafah di Indonesia.  Menjunjung tinggi HAM dan cenderung aktif sebagai pendukung pemerintah, khususnya dalam pemberantasan khilafah.