22 Feb
108

UIN SMH Banten Sambut Hangat Kunjungan Komisi VIII DPR RI

HumasUIN- Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkunjung ke Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMHB), Kamis (21/1).

Kedatangannya untuk memantau dan memastikan penggunaan anggaran proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diberikan kepada UIN SMH Banten sebesar Rp524 miliar.

Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian tugas dan fungsi (tupoksi) dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan yang diberikan kepada UIN SMH Banten. Bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan kampus II diatas lahan seluas 48 hektare.
"Ini kunjungan spesifik kami, karena bagian dari tupoksi untuk mengawasi bantuan ini. Pengawasan ini apakah dana itu sudah dimanfaatkan dengan baik dan terencana atau tidak," katanya usai kunjungan.
Berdasarkan hasil paparan UIN, anggaran yang digunakan secara multi years tersebut sudah digunakan mencapai hingga 50 persen. Pihaknya juga meyakini bahwa anggaran sudah digunakan sesuai dengan peruntukannya, terlebih kontraktornya PT Wijaya Karya Tbk yang merupakan salah satu perusahaan konstruksi milik Pemerintah Indonesia.
"Setelah mendengarkan paparan dari pada rektor, warek, dan civitas akademika berkaitan dengan itu (progres pembangunan-red). Kemudian juga ketika melihat videonya, berikut juga dengan fisiknya saya yakin, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai peruntukannya," ujarnya.
Di samping itu, dirinya juga mendengarkan beberapa aspirasi, seperti program studi yang harus diperjuangkan, hingga adanya diskriminasi soal pengangkatan ASN yang lulusan dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).
"Tentu ini harus kita perjuangkan, bahwa yang harus diperjuangkan dalam waktu dekat ini seperti adanya diskriminasi antara PGMI dan PGSD. Dimana tidak diterimanya ASN yang berasal dari PGMI, sedangkan PGSD lancar saja. Aspirasi tadi kami akan perjuangkan, bila perlu dilakukan rapat gabungan antara kementerian agama, menpan RB barang kali yang berkaitan dengan itu," tuturnya.
Rektor UIN SMH Banten, Fauzul Iman mengatakan, untuk menempuh proses status menjadi ‘UIN’ memiliki proses yang cukup panjang. Setelah melalui usaha dan perjuangan yang panjang yang tak kenal lelah, pada tanggal 3 April 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 dan diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 7 April 2017, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) resmi menjadi UIN SMH Banten.
“Perlu upaya yang gigih untuk mencapai status UIN ini, meski demikian itu tidak hanya sampai disitu. Kita juga harus terus berupaya untuk meningkatkan kampus ini, terutama dengan adanya anggaran proyek SBSN yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” katanya.
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan yang ketiga kalinya DPR RI berkunjung ke UIN SMH Banten dalam rangka mengawal pembangunan dan monitoring pendidikan di Banten khususnya di kampus UIN. “Semoga dengan adanya pengawasan langsung dari DPR RI ini anggaran SBSN bisa digunakan sebaik mungkin serta memotivasi kampus untuk lebih maju dengan saran dan kritikan dari para wakil rakyat ini,” ungkapnya.