02 Jan
248

FGD Identifikasi Kebutuhan Jabatan Fungsional

FGD Identifikasi Kebutuhan Jabatan Fungsional

 

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Kebutuhan Jabatan untuk Pengalihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional digelar di Ruang Rapat Senat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kampus I, Selasa (31/12/2019).

Hadir sebagai narasumber, Kepala Bagian Asessmen dan Bina Karir Pegawai Kementerian Agama RI, Syahrudin, didampingi Kepala Subbagian Asessmen Pegawai Dian Sepalawati.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) UIN SMH Banten Teguh Sarwono menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kabag Asessmen dan Bina Karir beserta Kasubbag yang telah menyempatkan waktunya berkunjung ke UIN SMH Banten, Teguh berharap bahwa melalui FGD segala hal terkait alih fungsi dari struktural kepada fungsional menjadi semakin jelas berikut pendekatan yang digunakan untuk struktural di Perguruan Tinggi.

“Kegiatan ini tentu punya dasar pertama menindaklanjuti Peraturan Menpan dan RB terbaru tentang perampingan jabatan, ini berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Masing2 kementerian itu dianjurkan untuk segera melaksanakan kebijakan pemerintah dalam tenggang waktu Juni Tahun 2020, tuturnya.”

Sementara itu, Syahrudin mengawali FGD dengan menyampaikan tiga substansi diskusi, pertama Penyampaian umum tentang apa itu penyederhanaan birokrasi. Beberapa point diantaranya adalah pengalihan jabatan fungsional wajib mempertimbangkan jenjang jabatan, pejabat yang dialihkan tetap melaksanakan tugas dan jabatannya, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja paling lambat 1 tahun, dan Pejabat yang dialihkan ke fungsional wajib diberikan penghasilan meliputi, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja dan tujungan lainnya menurut ketentuan.

Substansi diskusi berikutnya adalah tentang bagaimana tahapannya, dan substansi diskusi ketiga adalah tentang identifikasi kebutuhan dengan formula dari segi Sumber Daya Manusia mencakup pengalaman jabatan, pendidikan, dan kualifikasi pelatihan fungsional. Menurutnya formulasi ini penting terkait bahasa profesional, kompeten, dan kehati-hatian dalam peraturan tersebut.

“Inti Permenpan, kita harus mempertimbangkan betul bahwa yang disampaikan pemerintah insya Allah tidak akan mengurangi penghasilan, atau kesejahteraan. Tujuannya tetap ingin mensejahterakan semua. Hanya disana ada yang terkait bahasa profesional, kompeten, dan kehati-hatian. Ini yang perlu menjadi pertimbangan. Nanti akan ada dua tahun monev, akan dinilai, dan dilakukan pemetaan ulang sekiranya didapati penempatan jabatan fungsional yang memang tidak sesuai dengan penempatannya, ungkapnya.”

FGD dihadiri oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) Teguh Sarwono, Kepala Bagian Kepegawaian Kurniawan selaku Moderator, dan para Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, baik di rektorat maupun fakultas.