08 Apr
81

FS : Pentingnya Peran Peradilan Agama di Indonesia

HumasUIN - Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten hari ini melaksanakan Studium General Semester Genap 2018/2018 dengan tema Peran Pengadilan Agama dalam Menegakkan Hukum Indonesia, fakultas syariah menghadirkan dosen fakultas syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. H. Aden Rosadi sebagai narasumber pada acara ini. Dengan mengangkat tema "Peran Peradilan Agama dalam Menegakkan Hukum di Indonesia", acara ini dihadiri ratusan mahasiswa dari tiga jurusan di Fakultas Syariah.

Ahmad Sanusi, wakil dekan dua Fakultas Syariah dalam sambutannya mengatakan, kegiatan rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun ini bertujuan agar mahasiswa fakultas syariah tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari dosen lokal saja, tapi juga dari dosen luar yang tentunya sudah berpengalaman dibidangnya. "Disini mahasiswa juga diharapkan mampu menyerap dan berbagi ilmu dengan narasumber, agar kedepannya mahasiswa sudah memiliki pengetahuan sebelum praktik ke masyarakat," ungkapnya.

Aden Rosadi dalam materinya menjelaskan, dalam memahami peran peradilan agama dalam hukum di Indonesia, mahasiswa terlebih dahulu harus memahami beberapa aspek mengenai perkembangan sejarah hukum islam mulai dari Syariah ke Tasri' hingga Taqnin dan Tanzim. Dimana, secara historis Peradilan Agama (PA) telah mengakar dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari umat islam dan hukum islam di Indonesia. Keberadaan PA, tidak terlepas dari skenario besar reformasi hukum pasca disahkannya UU sebagai salah satu sumber hukum tertulis yang berhubungan denga PA, terutama sejak lahirnya UU No.7/1989 tentang PA sampai dengan 2009.

Peradilan Agama menjadi bagian dari sejarah hukum dan masyarakat Islam Indonesia. Sejarah perkembangan dan pemikiran hukum islam tersebut dalam rangka merespon kehidupan yang tidak terlepas dari akar sejarahnya. Oleh karena itu, wujud peraturan perundang-undangan tentang PA perlu kajian mendalam dari sudut teori peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Keberadaan PA tampaknya memiliki hubungan dengan lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di Indonesia terutama berhubungan dengan Peraturan perundang-undangan tentang PA sejak 1989 sampai 2009. Dimana, sejak 1989 sampai 2009 peraturan perundangan-undangan tentang PA mengalami beberapa kali perubahan, sebagai bukti dinamika pemikiran hukum Islam Indonesia dan sarana praktis bangsa Indonesia. Perubahan tersebut mengarah pada perubahan Substansi, Institusi dan Kultur Hukum Peradilan Agama.

Konsep Islam masih diakui dalam menyelesaikan permasalahan peradilan mulai dari umum, agama hingga milier, oleh karena itu mahasiswa diharapkan mampu menjadi tonggak estafet yang mampu menanamkan hukum islam dalam segala bidang khususnya pada Peradilan Agama.